3 years ago, Posted by: asahakum

Penyelesaian Sengketa dengan Model Antropologi Hukum

Model antropologi hukum yaitu holistik dengan latar belakang budaya hukum dari masyarakat setempat. Ini memberikan gambaran bahwa hukum tidak hanya dilihat pada persoalan perundangan (normatif) atau hukum adat melainkan ada peran budaya. Peran tersebut dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dengan nilai budaya yang telah tertanam. Hukum tidak bisa melihat nilai budaya tersebut tanpa mempelajari antropologi hukum sebab pendekatan dari penyelesaian masalah ini memerlukan pemahaman latar belakang budaya setempat.

Sengketa merupakan permasalahan peradilan yang harus diselesaikan. Menurut R Subekti dan R Tjitrosedibio, peradilan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Umumnya seseorang mendapat keadilan melalui pengadilan, yang mendapat naungan dari Mahkamah Agung. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bari rakyat yang mencari keadilan tetapi itu juga harus mewujudkan kepastian hukum sebagai nilai yang terkandung dalam peraturan hukum (PDP PPZ, 2016).

Berdasarkan pemahaman di atas, pengadilan masih dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan ini diterapkan untuk warga negara mempermudah access to justice. Permasalahan ini telah diatur oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kenyataannya, mediasi di pengadilan belum efektif bahkan Amarini (2016) berpendapat bahwa langkah yang diambil dalam mendukung pelayanan pengadilan yang maksimal yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya sistem, dan lembaga mediasi di pengadilan harus konsisten dalam pelaksanaannya.

Realitanya, banyak persoalan sengketa yang tidak terdaftar dalam pengadilan, itupun diatasi dengan budaya hukum. Budaya tersebut diselidiki melalui model antropologi hukum. Menurut Nader dan Todd, model tersebut membagi tiga tahap proses sengketa yaitu tahap pra-konflik, tahap konflik dan tahap sengketa. Budaya hukum juga memiliki prinsip yaitu ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum. Disinilah, Nader dan Todd membagi tujuh cara penyelesaian sengketa yaitu lumping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak), coercion (paksaan), negotiation (perundingan), mediation, arbitration, dan adjudication (peradilan) (Siregar, 2012).

Model antropologi hukum telah diterapkan dalam dua kasus, contohnya diambil dari artikel jurnal BioKultur yang lokasi sengketanya berada di Desa Adat Tengger dan di Kawasan Sungai Brantas Daerah Kabupaten Kediri. Sengketa yang terjadi di Desa Adat Tengger mengenai pemanfaatan hutan konservasi, yang menimbulkan konflik agraria dengan polisi hutan. Secara konflik struktural, antropologi hukum melihat bahwa sengketa tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat. Setelah ditelusuri secara historis, konflik tersebut merupakan warisan dari kebijakan masa lalu yang belum ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi. Ini menjadikan rakyat korban konflik/sengketa terus menerus dilanda konflik agraria tanpa adanya penyelesaian, dikarenakan kebijakan pemerintah dan pihak pemilik hutan tidak menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial terhadap masyarakat sekitar (Kinasih, 2016).

Ini berbeda kasus dengan sengketa di Sungai Brantas Kawasan Kediri, ini terjadi pada penambang pasir hingga mengalami delampan tahapan penyelesaian sengketa. Persoalan ini menemukan titik temu tetapi dikembalikan kepada keputusan pemerintah. Berdasarkan model antropologi hukum, rekomendasi yang dikeluarkan yaitu pemerintah harus lebih peduli terhadap penambang pasir tradisional dan manual, yang merupakan pekerjaan membudaya secara turun temurun. Pembuatan kebijakan dan penerapan peratura perundangan juga perlu melibatkan warga masyarakat setempat, khususnya penambang pasir. Penegak hukum juga harus tegas dalam menindaklanjuti aktivitas penambang pasir mekanik yang merusak ekologis, dan segera memperbaiki serta membangun kembali prasarana yang rusak, sebagai wujud terciptanya kesadaran warga masyarakat akan lingkungan (Siregar, 2012).

 

Referensi

Amarini, Indriati. 2016. Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan. Diambil dari http://jurnalnasional.ump.ac.id.

Kinasih, Sri E. 2016. Penyelesaian Konflik dalam Pemanfaatan Hutan Konservasi pada Masyarakat Adat di Jawa Timur. Jurnal BioKultur Vol. 5 (1) hal. 75 – 96. Diambil dari http://journal.unair.ac.id/BK@penyelesaian-konflik-dalam-pemanfaatan-hutan-konservasi-article-10983-media-133-category-8.html.

PDP PPZ. 2016. BAB II Tinjauan Pustaka. Diambil dari http://repository.unpas.ac.id.

Siregar, Gabriel V A. 2012. Sengketa Penambang Pasir Mekanik Sungai Brantas: Studi Kasus Sengketa Aktivitas Penambangan Pasir Mekanik di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Jurnal BioKultur Vol. 1 (2) hal. 179-198. Diambil dari http://journal.unair.ac.id/BK@sengketa-penambang-pasir-mekanik-sungai-brantas:-studi-kasus-sengketa-aktivitas-penambangan-pasir-mekanik-article-4379-media-133-category-8.html.


Post Views: 5514


Leave a comment

Comments

cialis online

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> generic cialis

8 months ago
Reply

JanLof

Buy Macrobid <a href=https://apcialisle.com/#>buy cialis online cheap</a> Precio Viagra Y Cialis <a href=https://apcialisle.com/#>acquistare cialis online</a> Domperidone 10 Mg New Zealand

2 years ago
Reply

KelAlleks

Buy Cheap Cialis Site http://cialibuy.com - Buy Cialis Viagra E Diabete <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Finasteride Uk Buy Propecia

2 years ago
Reply

Copyrights © 2017 All rights reserved