3 years ago, Posted by: asahakum

Mendalami Istilah Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Upaya Hukum

Istilah banding, kasasi, dan peninjauan kembali sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam media cetak seperti koran, majalah bahkan media online dalam pemberitaan juga sering menemukan istilah banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Istilah hukum tersebut sering ditemui dalam berita kasus baik itu persoalan hukum KKN, HAM, dan sebagainya. Istilah banding, kasasi, dan peninjauan kembali merupakan jalur atau alternatif persidangan untuk memberikan terdakwa melakukan upaya hukum. Persidangan memiliki upaya hukum dua jalur yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua jalur ini sudah memiliki caranya masing-masing, namun tulisan ini bukan menjelaskan cara atau prosedur upaya hukumnya tetapi lebih mengetahui pengertian dari istilah banding, kasasi, dan peninjauan kembali itu sendiri.

Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Namun, sebagian orang mengetahui bahwa upaya hukum biasa terdapat tiga meliputi banding, kasasi dan verzet. Tulisan ini tidak membahas verzet, karena sesuai dengan istilah yang sering ditemui dalam media yaitu banding dan kasasi, sedangkan verzet belum termasuk istilah hukum yang sering ditemui. Untuk upaya hukum luar biasa terdapat jalur peninjauan kembali. Istilah banding, kasasi, dan peninjauan kembali merupakan jalur upaya hukum yang berbeda.

Pertama, istilah banding yaitu permohonan salah satu pihak dalam perkara memohon pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan ke tingkat banding pengadilan tinggi. Proses banding dilakukan karena pihak yang terlibat belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Permohonan banding yang diinginkan harus disampaikan kepada panitera pengadilan yang memuts perkara pengadilan. Orang yang berhak mengajukan banding yaitu pihak berpekara atau kuasanya. Bentuk permintaan banding bisa dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Persoalan biaya banding dibebankan kepada pemohon. Proses melakukan banding berdasarkan berkas perkara. Jika tingkat banding pertama belum puas dan perlu melakukan banding (pemeriksaan ulang) tambahan maka perlu ada putusan sela sebelum jatuh putusan akhir. Prosedur banding (pemeriksaan) tambahan sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Lembaran Negara No. 36 Tahun 1955, di pertegas dalam Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970.

Kedua, kasasi yaitu upaya hukum biasa yang kedua setelah banding. Kasasi ini diajukan apabila pihak berpekara tidak puas dengan putusan di bawah Mahkamah Agung. Kasasi ini menangani kasus terkait kewenangan pengadilan. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan tingkat I/II inilah yang menjadikan adanya kasasi. Pihak yang berperkara perlu melakukan kasasi karena kejadian dalam kesalahan atau kelalaian dalam cara mengadili harus tetap ditegakkan sesuai tatanan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses kasasi, pihak yang mengajukan harus membuat memori kasasi dan melakukan pembayaran uang muka biaya kasasi. Hal yang perlu diketahui lebih lanjut bahwa memori kasasi merupakan syarat wajib agar permohonan kasasi dapat diterima. Pihak yang boleh mengajukan kasasi yaitu pihak yang berperkara atau kuasa khusus, yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 44 ayat 1 UU No.14 Tahun 1985.

Ketiga, peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Istilah hukum dari peninjauan kembali memiliki sebutan lain yaitu request civiel. Peninjauan kembali yaitu memeriksan dan mengadili kembali putusan pengadilan, apabila sudah ada bukti kekuatan hukum karena diketahuinya hal baru yang nantinya dapat mengubah keputusan hakim. Peninjauan kembali ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan orang yang boleh melakukan peninjauan kembali telah diatur dalam pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, kini menjadi Bab IV Bagian ke-IV UU No. Tahun 1985. Orang yang boleh mengajukan peninjauan kembali yaitu pihak yang beperkara, ahli warisnya, atau wakilnya yang secara khusus diberi kuasa. Putusan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak yang mengajukan peninjauan kembali juga sudah membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya. Tidak lupa, pihak pengaju peninjauan kembali harus membayar uang muka biaya peninjauan kemblai terlebih dahulu.Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan. Apabila pemohon tidak dapat menuliskan dalam permohonan peninjauan kembali maka ia menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali (Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985.Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menantikan pelaksanaan putusan (Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau Pengadilan Tinggi (tingkat banding).


Post Views: 4463


Leave a comment

Comments

JanLof

Amitiptyline Without Prescription In Uk <a href=https://abcialisnews.com/#>cialis tablets for sale</a> Isotretinoin Isotret <a href=https://abcialisnews.com/#>Cialis</a> Amitriptyline

2 years ago
Reply

Matdianna

Side Effects From Taking Amoxicillin http://cialisir.com - Buy Cialis Overnight Progesterone Ups Internet <a href=http://cialisir.com>Buy Cialis</a> Cialis Achat France

2 years ago
Reply

StevUsaply

Priligy Dapoxetine Without A Prescription <a href=http://cure-rx.com>cialis no prescription</a> Viagra Verschreibungspflichtig Antiseptic

2 years ago
Reply

Copyrights © 2017 All rights reserved