1 month ago, Posted by: uhaba02

Menteri Keuangan Buru Pajak dari Crazy Rich Indonesia

Baru- baru ini, sebutan crazy rich ataupun golongan luar biasa tajir kerap jadi pembicaraan di jagat media sosial( medsos). Alasannya, mereka gemar memamerkan harta kekayaan lewat akun medsos mereka. Apalagi, terdapat yang tidak segan menghadiahkan anak mereka pesawat terbang serta menjadikannya konten di medsos.

Warnanya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengaku bahagia dengan Kerutinan pamer harta para crazy rich. Semacam yang dia sampaikan sebagian waktu kemudian,“ Kami bahagia jika di medsos terdapat yang pamer menimpa account number,‘ account aku yang sangat gede’. Begitu terdapat yang pamer‘ aku memiliki sebagian miliyar’, salah satu petugas pajak kami bilang‘ ya nanti kita datangilah’,” ucap Menkeu dikala Sosialisasi Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan( UU HPP), Kamis( 10/ 3/ 2022), semacam dilansir dari halaman Kompas.

Ahli Hukum Universitas Airlangga( UNAIR) Indrawati SH LLM berkomentar kalau rencana Sri Mulyani buat memburu pajak para crazy rich merupakan sasaran empuk untuk Kemenkeu. Karena, pajak dari para crazy rich bisa disalurkan kepada warga, terlebih di masa pandemi serta inflasi ekonomi dikala ini.

Ekspansi Objek Pajak

Indrawati berkata kalau rencana Menteri Keuangan telah cocok dengan ketentuan hukum yang berlaku.“ Pemerintah melaksanakan ekstensifikasi ataupun ekspansi objek pajak. Perihal ini cocok dengan UU Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku bertepatan pada 29 Oktober 2021. Di mana layer dari pemasukan tiap orang ataupun harus pajak ini dinaikkan sebab negeri butuh pembiayaan di masa pandemi,” ucapnya.

Setelah itu, dia menuturkan kalau dalam harmonisasi tersebut terdapat pergantian layer. Crazy rich ini tercantum kalangan paling tinggi ialah 35 persen layernya sebab berpenghasilan di atas 5 miliyar per tahun.

Dia pula menarangkan kalau kemampuan pajak yang timbul merupakan pajak pemasukan( PPh). PPh ini merupakan tipe pajak langsung, tidak bisa diwakilkan, sehingga hendak dikenakan langsung kepada mereka yang menerima pemasukan ataupun mempunyai harta kekayaan. Di samping itu, PPh merupakan kewenangan pusat, bukan wilayah.

“ Pemerintah istilahnya telah mengibarkan bendera peringatan kepada para crazy rich. Negeri pasti boleh memungut pajak yang bertabiat memforsir cocok dengan Pasal 23A UUD NRI 1945,” jelas dosen Fakultas Hukum UNAIR itu.

Lebih lanjut, dia mengantarkan kalau pajak merupakan kewajiban konstitusi antara rakyat serta negeri. Sehingga aksi serta implementasi yang diperlukan dikala ini bukan cuma kabar di media. Dengan kebijakan ini, orang- orang tidak hendak sembrono memamerkan harta kekayaan mereka di media sosial.

“ Ini instrumen yang luar biasa untuk Kemenkeu buat membidik pajak para kalangan luar biasa tajir,” ucap Indrawati.

Penulis: Rafli Noer Khairam

Editor: Binti Q. Masruroh 


Post Views: 40


Leave a comment

Comments

Copyrights © 2017 All rights reserved