Guru Besar Hukum UNAIR: Peran Penting PTN-BH dalam Menjaga Relevansi Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Tantangan Globalisasi
Perkembangan teknologi dan derasnya arus globalisasi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Namun, bukan berarti sistem pendidikan harus tunduk dan pasrah terhadap dinamika tersebut. Sebaliknya, sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dan perkembangan agar tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang terus bergerak maju.
Perkembangan sistem pendidikan nasional tidak lepas dari berbagai kebijakan dan regulasi yang menyertainya. Sejak Indonesia merdeka, berbagai undang-undang telah dibuat untuk mengatur jalannya pendidikan nasional. Akan tetapi, regulasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dan optimal dalam implementasinya.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus menggodok berbagai regulasi terkait sistem pendidikan, termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas yang diharapkan mampu mencakup aspek penting seperti inovasi pedagogik, keberlanjutan, inklusivitas, dan penyesuaian terhadap perubahan global. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rancangan undang-undang yang sedang disusun dengan kondisi di lapangan.
Melihat situasi tersebut, diperlukan sebuah forum yang dapat menjadi wadah diskusi dan evaluasi bersama antara akademisi, pengambil kebijakan, dan pelaku pendidikan tinggi. Salah satunya melalui Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Sidang perdana MSA tahun 2026 ini diselenggarakan di Universitas Airlangga (UNAIR), dengan rangkaian acara dimulai dari Jumat (5/2/2026) hingga Sabtu (7/2/2026).
Sorotan Lima Poin Penting
Dalam forum tersebut, sejumlah pembicara menyampaikan gagasan dan pandangannya, termasuk Guru Besar Hukum UNAIR, Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN. Ia mengungkapkan pandangannya mengenai RUU Sisdiknas dan menekankan lima hal yang harus menjadi perhatian dan dipertahankan oleh PTN-BH.
“Yang pertama adalah keberadaan PTN-BH itu sendiri. Ini sangat penting dan harus kita jaga keberadaannya. Kita harus memastikan bahwa PTN-BH tetap eksis dalam RUU Sisdiknas karena ada sejarah panjang yang melekat di baliknya. Kedua, adalah statuta PTN-BH. Kita harus menegaskan dan mempertahankan statuta masing-masing PTN-BH melalui peraturan pemerintah,” jelasnya.
Selain kedua poin tersebut, Prof. Hadi juga menyinggung soal kewenangan PTN-BH, usia pensiun guru besar, serta proses peralihan dalam konteks Sisdiknas. “Itulah beberapa hal yang perlu kita kawal bersama agar tetap terjaga,” tambahnya.
Lebih jauh, Prof. Hadi menegaskan bahwa suara dan gagasan dari Majelis Senat Akademik sangat penting dalam mengawal RUU Sisdiknas, termasuk dalam memperjuangkan keberadaan PTN-BH dalam sistem pendidikan nasional. Ia juga mengingatkan bahwa hal utama yang harus diperhatikan adalah akses pendidikan yang terjangkau dan inklusif. “Yang wajib kita capai adalah menjadikan pendidikan kita dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dan salah satu caranya adalah melalui keberadaan PTN-BH. Oleh karena itu, PTN-BH harus tetap ada,” tutupnya.
