Permasalahan Hukum dan Regulasi dalam Pembangunan Rumah Susun: Menyeimbangkan Hak Pengembang dan Konsumen
Isu hukum terkait pembangunan rumah susun sering kali menjadi perbincangan di masyarakat. Perubahan kebijakan yang berulang-ulang kerap memunculkan perdebatan mengenai hubungan hukum antara pembeli dan penjual rumah susun. Pada Rabu, 19 Februari 2025, FH Universitas Airlangga menggelar podcast dengan topik “Problematika Rumah Susun dan Keseimbangan Hubungan Hukum Antara Pelaku Pembangunan dan Konsumen.”
Diskusi lengkap mengenai topik ini disampaikan oleh Dr. Agus Sekarmadji, pakar hukum bidang perumahan dan rumah susun dari FH UNAIR, serta Ariyanto Hermawan, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Pertokoan dan Pusat Pembelanjaan DPD Real Estat Indonesia (REI), yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Rumah Susun. Moderasi acara dilakukan oleh Dian Purnama Anugerah, LL.M., dosen hukum perdata FH UNAIR, sebagai pemandu diskusi.
Pada awal pembahasan, Dr. Agus menegaskan bahwa regulasi mengenai rumah susun di Indonesia sudah disusun dan diatur sesuai perkembangan hukum yang ada. “Peraturan yang berlaku sudah cukup jelas, mulai dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 hingga Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS),” ujarnya.
Dr. Agus menambahkan bahwa agar proses jual beli rumah susun berjalan lancar dan sesuai ketentuan, diperlukan konsistensi pelaksanaan aturan dari semua pihak, terutama pengembang dan penjual. Ia menegaskan bahwa peraturan terkait rumah susun di Indonesia saat ini sudah cukup lengkap dan komprehensif.
Sementara itu, Ariyanto menjelaskan bahwa REI memiliki tanggung jawab untuk menertibkan anggotanya yang melanggar peraturan. Sebagai organisasi yang bersifat sukarela, anggota REI diharapkan mematuhi aturan yang berlaku dan terus dilakukan pengawasan demi menjaga integritas organisasi.
Ariyanto juga mengulas bahwa dalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, dikenal tiga fungsi utama, yaitu fungsi hunian, fungsi non-hunian, dan fungsi campuran. Namun, saat ini, fungsi non-hunian seperti mal sudah tidak lagi dianggap utama, dan yang tersisa adalah fungsi hunian serta fungsi campuran, yang sering menjadi celah hukum.
Sumber artikel : https://fh.unair.ac.id/fh-unair-dpd-rei-bahas-permasalahan-hukum-rumah-susun/
