Pengiriman Bantuan Militer Australia ke UEA dan Implikasi Hukum Laut di Tengah Konflik Regional
Pada 10 Maret 2026, pemerintah Australia secara resmi mengumumkan pengiriman bantuan militer besar-besaran ke Uni Emirat Arab (UEA). Dalam langkah ini, Australia akan mengirimkan rudal canggih dan mengerahkan pesawat pengintai militer ke wilayah Teluk sebagai respons defensif terhadap serangan Iran, serta untuk membantu negara-negara Teluk mempertahankan diri. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa operasi ini tidak melibatkan pengiriman pasukan darat ke Iran, dan fokus utama adalah tindakan pertahanan serta dukungan terhadap sekutu di wilayah tersebut.
Sementara itu, Indonesia yang terletak di jalur utama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), memiliki posisi strategis sebagai jalur lintasan kapal internasional. Hal ini membuka peluang bagi kapal militer Australia untuk melewati ALKI guna mengirim bantuan ke UEA. Dr. Enny Narwati dari FH Universitas Airlangga menjelaskan bahwa berdasarkan San Remo Manual tentang hukum perang di laut, Indonesia sebagai negara netral tidak boleh menghalangi lintasan kapal asing yang bersengketa. Ia menambahkan bahwa keberadaan kapal Australia membawa kontribusi militer yang signifikan dapat menjadikannya sasaran sah dalam perang jika melewati wilayah yang sedang konflik.
Lebih jauh, Dr. Enny menjelaskan bahwa sebelumnya ALKI adalah perairan internasional yang bebas dilintasi kapal dari berbagai negara. Namun, dengan konsep negara kepulauan, wilayah tersebut kini menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, meskipun hak berlayar bagi kapal asing tetap diakui. Indonesia hanya memiliki kewajiban untuk memantau dan mengawasi pelintasan kapal di jalur tersebut tanpa menghambat hak berlayar, sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional. Dalam situasi konflik, jika kapal Australia melewati ALKI dan terjadi serangan dari Iran, Indonesia sebagai negara netral berhak menghentikan kapal yang melakukan pelanggaran, namun harus melakukannya secara hati-hati agar tidak memperburuk situasi.
Enny menekankan pentingnya Indonesia memperkuat pemahaman dan penerapan hukum internasional, terutama dalam menjaga netralitas dan kedaulatan wilayah perairan di tengah dinamika konflik global. Negara diharapkan mampu memposisikan diri secara tepat tanpa terseret ke dalam konflik yang bukan menjadi urusannya, sehingga stabilitas dan keamanan wilayah tetap terjaga.
