Dialog Interaktif dan Silaturahmi Ramadan Bahas Peran dan Perlindungan Advokat di Era KUHP dan KUHAP Baru
Pada Kamis, 12 Maret 2026, kegiatan Dialog Interaktif dan Silaturahmi Ramadan bertema “Menguatkan Peran dan Perlindungan Advokat di Era Transisi KUHP dan KUHAP Baru” diselenggarakan di Pelangi Room, Hotel Shangri-La Surabaya, mulai pukul 13.00 WIB. Acara ini merupakan kolaborasi antara PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) Surabaya dan Ikatan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (IKA DIH FH UNAIR), sebagai forum akademik sekaligus ruang diskusi antara advokat, akademisi, dan praktisi hukum.
Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk membahas dinamika perubahan sistem hukum pidana nasional setelah disahkannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Reformasi besar ini membawa perubahan mendasar dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berdampak langsung terhadap praktik penegakan hukum, termasuk peran dan posisi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Fakultas Hukum Universitas Airlangga turut memberikan kontribusi penting melalui kehadiran sejumlah akademisi sebagai narasumber. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana FH UNAIR, dan Dr. Maradona, S.H., LL.M., Wakil Dekan III FH UNAIR, memaparkan perspektif akademik terkait perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional.
Dalam pemaparannya, Dr. Maradona membahas berbagai perubahan mendasar dalam KUHP baru, termasuk paradigma baru hukum pidana, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan yang lebih modern dan kontekstual. Ia juga menyoroti bagaimana perubahan tersebut berpengaruh langsung terhadap strategi pembelaan advokat dalam praktik peradilan pidana. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap struktur dan filosofi KUHP Baru menjadi kunci bagi advokat agar mampu beradaptasi dengan sistem hukum pidana yang sedang mengalami transformasi.
Di sisi lain, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno menyoroti aspek hukum acara pidana dalam KUHAP baru, terutama perubahan paradigma yang menekankan prinsip fair trial dan penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Beliau menjelaskan berbagai ketentuan baru yang memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, serta menegaskan posisi advokat sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu. Penjelasan ini memberi perspektif akademik tentang bagaimana perubahan hukum acara pidana akan memengaruhi praktik pendampingan dan pembelaan hukum ke depan.
Selain membahas transisi KUHP dan KUHAP baru, kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi mengenai peran organisasi advokat dalam memberikan perlindungan terhadap advokat yang menghadapi persoalan hukum saat menjalankan profesinya. Diskusi tersebut melibatkan pembicara dari kalangan organisasi advokat yang membahas pentingnya perlindungan secara internal maupun eksternal bagi profesi advokat dalam sistem peradilan pidana.
Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Airlangga kembali menegaskan peran aktifnya dalam memberikan kontribusi pemikiran akademik terhadap perkembangan hukum nasional. Partisipasi para akademisi FH UNAIR diharapkan dapat meningkatkan pemahaman praktisi hukum terhadap perubahan sistem hukum pidana, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik, demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, profesional, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.
