Dedikasi E. Joeni Arianto Kurniawan dalam Menguatkan Hak Masyarakat Hukum Adat melalui Kajian dan Advokasi
E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., Ph.D., seorang dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), menunjukkan komitmen yang konsisten dalam memperjuangkan isu Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak awal kariernya. Ketertarikannya terhadap hukum adat berawal dari masa studi sarjana dengan penulisan skripsi bertemakan hukum adat, dan berlanjut saat ia mengajar mata kuliah terkait di FH UNAIR. Pengembangan penelitiannya semakin mendalam melalui studi magister socio-legal di International Institute for the Sociology of Law serta studi doktoral di University of Pisa, yang tetap berlandaskan prinsip pluralisme hukum. Saat ini, melalui Center for Legal Pluralism Studies (CLeP) FH UNAIR, ia terus melakukan riset mengenai peran penting MHA dalam dinamika hukum nasional.
Pengabdiannya tidak hanya terbatas pada bidang akademik, tetapi juga nyata dalam kegiatan sosial dan pengadvokasian masyarakat adat. Ia turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI dan diskusi bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), seperti yang dilakukan pada 8 April 2026 di Jakarta. Dalam forum tersebut, Joeni menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangat penting berlandaskan konstitusi, terutama Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan serta hak-hak tradisional masyarakat adat. Oleh sebab itu, keberadaan undang-undang khusus menjadi kebutuhan untuk memastikan perlindungan dan pengakuan hak-hak tersebut secara nyata dan menyeluruh.
Lebih jauh, ia mengkritisi keberagaman regulasi sektoral yang sering kali tumpang tindih dan tidak konsisten, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus (lex specialis) yang mampu mengintegrasikan seluruh pengaturan terkait. Di tingkat internasional, harmonisasi norma juga menjadi hal penting, terutama merujuk pada United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, yang menjadi standar moral dalam pembentukan kebijakan nasional yang adil.
Joeni menegaskan bahwa masyarakat adat harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kapasitas melakukan tindakan hukum sendiri. Pandangan ini sejalan dengan konsep rechtsgemeenschap yang diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven, yang menempatkan masyarakat adat sebagai komunitas hukum yang mandiri. Dengan pengakuan ini, masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan semata, tetapi sebagai entitas yang mampu menjalin hubungan hukum secara setara, termasuk dalam interaksi dengan negara dan pihak swasta seperti investor.
Selain itu, hak-hak mendasar masyarakat adat, seperti hak menentukan nasib sendiri dan hak ulayat, harus dipahami sebagai bentuk otonomi internal dan kedaulatan wilayah, bukan hanya kepemilikan tanah sempit. Hak untuk melindungi institusi adat, hak atas persetujuan yang bebas dan diinformasikan, serta hak kekayaan intelektual tradisional juga menjadi bagian penting dalam kerangka perlindungan tersebut.
Perkembangan penting lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan termasuk dalam kategori hutan hak. Namun, implementasinya masih terkendala karena belum adanya sinkronisasi regulasi yang memadai, sehingga menegaskan kembali pentingnya pembentukan Undang-Undang MHA sebagai instrumen hukum komprehensif.
Pengabdian Joeni Arianto Kurniawan mencerminkan peran strategis akademisi dalam menjembatani antara teori dan praktik hukum. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade mendampingi masyarakat adat, ia menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat adalah bagian dari keadilan substantif yang harus diwujudkan oleh negara melalui regulasi yang berpihak dan berkelanjutan.
Sumber artikel: https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-unair-sampaikan-urgensi-ruu-mha-dalam-rdpu-baleg-dpr-ri-dan-diskusi-aman/
