Peran Filsafat Hukum dalam Era Artificial Intelligence: Menjaga Keseimbangan antara Tradisi dan Teknologi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) kembali menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Peranan Filsafat Hukum dalam Penulisan Disertasi” pada hari Kamis, 5 Februari 2026, di Ruang 302 Gedung A.G. Pringgodigdo. Kuliah ini disampaikan oleh Prof. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H., dengan tema “Filsafat Hukum dalam Era Artificial Intelligence” dan dimoderatori oleh E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., Ph.D. Acara ini menjadi forum akademik penting yang memperdalam pemahaman tentang peran filsafat hukum dalam membangun kerangka berpikir kritis dan konseptual.

Dalam presentasinya, dijelaskan bahwa paradigma Rule of Law sebagai landasan hukum modern klasik bergantung pada norma tertulis, penafsiran interpretatif, dan pengakuan terhadap kebebasan manusia sebagai subjek hukum. Hukum diposisikan sebagai instrumen normatif yang mengatur apa yang harus dilakukan (ought), dengan ruang diskresi bagi hakim untuk menafsirkan teks demi mencapai keadilan substantif. Sebaliknya, Rule of Algorithm memperkenalkan logika baru yang deterministik, berbasis kode, dan menolak ambiguitas, sehingga hukum direduksi menjadi sistem komputasional yang menetapkan apa yang bisa dihitung (is).

Perpindahan ini tidak hanya menyiratkan perubahan bentuk hukum dari teks ke kode, tetapi juga mengandung pergeseran ontologis mengenai hakikat dari hukum itu sendiri. Jika dalam Rule of Law hukum bersifat reaktif (ex-post) yang menegakkan hukuman setelah pelanggaran, maka Rule of Algorithm beroperasi secara pre-emptif (ex-ante) dengan memprediksi, mencegah, bahkan membatalkan tindakan sebelum pelanggaran terjadi. Akibatnya, hukum tidak lagi hanya sebagai mekanisme korektif, tetapi berubah menjadi instrumen kontrol yang bekerja secara diam-diam melalui sistem digital.

Diskursus ini juga menyoroti pergeseran kekuasaan hukum dari negara, parlemen, dan pengadilan menuju aktor non-negara seperti pengembang algoritma dan platform teknologi global. Dalam konteks ini, yurisdiksi berbasis wilayah menjadi kabur, digantikan oleh ruang digital berbasis cloud yang bersifat lintas batas dan sulit dikendalikan oleh sistem hukum nasional. Kondisi ini menantang konsep kedaulatan negara dan menimbulkan masalah serius terkait akuntabilitas serta tanggung jawab hukum.

Lebih jauh, implikasi Rule of Algorithm terhadap prinsip-prinsip dasar hukum menjadi perhatian utama. Prinsip praduga tak bersalah dan pengakuan atas kehendak bebas manusia terancam tergantikan oleh logika probabilistik yang memandang individu sebagai objek data. Dalam sistem ini, manusia dinilai berdasarkan pola dan prediksi, yang berpotensi menimbulkan fenomena praduga algoritmik yang dapat mengikis martabat manusia sebagai nilai utama dalam hukum.

Kegiatan ini juga mengaitkan perubahan paradigma tersebut dengan berbagai aliran pemikiran hukum, mulai dari Hukum Alam yang menekankan moralitas universal, positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian norma, hingga Critical Legal Studies (CLS) yang mengkritik hukum sebagai instrumen kekuasaan. Secara metodologis, mahasiswa diajak memahami bahwa perubahan paradigma ini menuntut pendekatan penelitian yang lebih reflektif, interdisipliner, dan kritis, termasuk dekonstruksi teks hukum tradisional serta dialog antara penalaran hukum dan algoritma.

Secara filosofis, pembahasan difokuskan pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum. Pergeseran subjek hukum dari manusia ke entitas algoritmik berpotensi membangun konsep tanggung jawab hukum baru. Di bidang epistemologi, nalar algoritmik yang bersifat probabilistik menantang standar kebenaran yuridis yang selama ini dibangun melalui silogisme hukum. Secara aksiologis, efisiensi teknokratis yang dijanjikan algoritma perlu dipertanyakan ketika berkaitan dengan tujuan utama hukum, yakni keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia.

Melalui acara ini, FH UNAIR menegaskan pentingnya sikap kritis dalam menyikapi modernisasi hukum. Sebab, seperti yang dikemukakan, peradaban hukum bisa runtuh bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena keteraturan yang terlalu sempurna. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya harus menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan agar hukum tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar mesin pengendali sosial.

Sumber artikel: https://fh.unair.ac.id/rule-of-law-vs-rule-of-algorithm-diskursus-filsafat-hukum-dalam-kuliah-umum-fh-unair/